Tampilkan posting dengan label PKn. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label PKn. Tampilkan semua posting

Minggu, 19 Februari 2012

Deklarasi Juanda



Deklarasi Djuanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Secara histories batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah colonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah tiga mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsaIndonesia sebagai Negara kesatuan.
Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia dipimpin oleh PM Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Deklarasi djuanda, yang isinya :
Ä Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titi-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
Ä Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan didalamnya.
Ä Laut territorial seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar.
Ä Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago watwrs)dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya.
Perjuangan yang ditempuh bangsa Indonesia dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut yang diadakan oleh PBB dalam UNCLOS I (United Nations Conference on the Law of Sea), di Janeva pada tahun 1958. Pada tahun 1960Indonesia mulai mengajukan Deklarasi Djuanda di UNCLOS II. Perjuangan di forum Internasional itu belum berhasil. Namun Pemerintah berusaha menciptakan landasan hukum yang kuat bagi Deklarasi Djuanda pada tanggal 18 Februari 1960. Meskipun pada awalnya deklarasi Djuanda banyak ditentang oleh beberapa Negara, namun pemerintah Indonesia terus berjuang agar deklarasi yang mempergunakanarchipelago principle atau Wawasan Nusantara ini dapat diterima oleh dunia Internasional.
Adapun dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan tersebut antara lain :
ø Bentuk geografis Indonesia sebagai negar kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
ø Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antranya harus dianggap sebgai suatu kesatuan yang bulat.
ø Penentuan batas laut territorial seperti yang termasuk dalam Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 artikel 1 ayat (1), tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorialnya sendiri.
Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960, yang isinya sebagai berikut :
Ø Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayh, dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pngkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar.
Ø Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Ø Jalur laut wilayah laut territorial selebar 12 mil diukur dari garis-garis lurusnya.
Ø Hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara (archipelagic waters).
Pernyatan diatas mempunyai akibat yang sangat menguntungkan bagi bngsaIndonesia yaitu sebagai berikut :
ü Jalur laut wilayah yang terjadi adalah melingkari seluruh kepulauan Indonesia.
ü Perairan yang terletak pada bagian dalam garis pangkal merubah statusnya dari laut lepas menjadi perairan pedalaman.
ü Wilayah Negara RI yang semula luasnya 2.027.087 km2 (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km2 (terdiri atas daratan dan lautan). Ini berarti bertambah kira-kira 3.106.163 km2 atau kita-kira 145%.
Perundingan bilateral Indonesia Malaysia mengenai Selat Malaka, Laut Natuna dan selat Malal. Perundingan ini berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 17 Maret 1970 dengan menghasilkan garis-garis batas wilayah baik daratan maupun laut, yang dikukuhkan dengan Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1971.
Pada tanggal 25 Mei 1973 Indonesia mengadakan perjanjian dengan Singapura di Jakarta dengan hasil garis batas wilayah laut Indonesia dan laut wilayah Singapura di selat Singapura yang sempit (kurang 15 mil) adalah suatu garis yang terdiri atas garis lurus yang ditarik dari titik yang koordinarnya tercantum dalam perjanjian tersebut. Hasil perjanjian itu dikukuhkan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1973.
Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia justru mengeluarkan sebuah pengumuman Zone Ekonomi Eksklusif, yaitu wilayah laut sekitar 200 mil diukur dari garis pangkal. Segala sumber hayati maupun sumber alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut dasar laut, menjadi hak eksklusif Negara RI. Segala kegiatan ekonomi, eksplorasi, serta penelitian di zone Ekonomi Eksklusif harus mendapat izin pemerintah Indonesia.
Pengumuman tersebut bagi pemerintah RI menambah luas laut yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia dengan lebih dari 2 kali luas wilayah laut berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1960.
Pada tnggal 8 Maret 30 April 1982 bangsa Indonesia tetap berjuang di UNCLOS IV, di Markas PBB New York. Dalam konferensi itu telah disetujui sebuah rancangan Konvensi Hukum laut yang baru, yang terdapat dalam rumusan wilayah nusantara sesuai dengan konsep kenusantaraan Indonesia. Akhirnya Konferensi hukum Laut yang baru tersebut telah ditandatangani oleh 130 negara dalam UNCLOS V (Konferensi Hukum Laut) di teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada tanggal 6 - 10 Desember 1982, yang memutuskan beberapa ketentuan :
F Batas laut territorial selebar 12 mil.
F Batas zona bersebelahan adalah 24 mil.
F Batas ZEE adalah 200 mil.
F Batas landas benua lebih dari 200 mil.
BATAS LANDAS KONTINENTAL INDONESIA
Dalam wilayah itu negra boleh mengambil manfaat, tetapi harus membagi keuntungan dengan masyarakat Internasional. Dengan disahkannya Konvensi hukum Laut tersebut tersebut berarti sebuah kemenangan bagi perjuangan bangsa Indonesiadalam memperjuangkan deklarasi Djuanda.
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 disebutkan bahwa selain merupakan suatu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Wawasan Nusantara juga mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan yang merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Senin, 08 Agustus 2011

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

A. DASAR NEGARA : PENGERTIAN, SUBSTANSI, DAN FUNGSINYA
1. Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara adalah pandangan filsafat mengenai Negara. Ajaran semacam itu dalam disebut ideologi. Ideologi adalah system pedoman hidup yang berisi kepercayaan-kepercayaan dan tujuan-tujuan yang menjiwai gaya dan tindakan politik para pendukungnya.
Ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok sebagai berikut :
a. Gagasan-gagasan di dalam ideology bersifat sistematis.
b. Gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya atau yang mempercayainya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.
c. Gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah ideology masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bias dilaksanakan/operasional.
Contoh :
- Bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya umumnya menganut ideologi liberalisme, yang dalam bidang ekonomi berupa kapitalisme
- Sampai tahun 1990-an kebanyakan bangsa yang hidup di Eropa Timur masih menganut ideologi sosialisme dan/atau komunisme/Marxisme. Bangsa Cina di RRC dan bangsa Korea di Korea Utara sampai kini masih menganut ideologi komunisme.
- Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila
Jadi, dasar Negara sesungguhnya sama dengan ideologi Negara, sama dengan dasar filsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.
2. Substansi Dasar Negara
a. Liberalisme
 Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaran liberalisme
 Ajaran moral liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia
 Ajaran politik liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, hak partisipasi
 Ajaran ekonomi liberalism adalah kebebasan semaksimal mungkin bagi perjuangan kepentingan masing-masing individu.
b. Sosialisme
 Ajaran moral sosialisme adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama.
 Ajaran ekonomi sosialisme adalah penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, pengambilalihan alat-alat produksi oleh Negara; perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan, kemiskinan; pengawasan Negara terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaan-perusahaan milik Negara
 Ajaran politik sosialisme adalah bahwa demokrasi dengan system satu partai masih berlaku karena ajaran ini memang menerima kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas
c. Marxisme/Komunisme
Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah :
 Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat
 Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan Negara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas
 Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat Negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme
d. Pancasila
3. Fungsi Dasar Negara
Pada umumnya dasar Negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut :
a. Dasar berdiri dan tegaknya Negara
b. Dasar kegiatan penyelenggaraan Negara
c. Dasar partisipasi warga Negara
d. Dasar pergaulan antarwarga Negara
e. Dasar dan sumber hukum nasional

B. KONSTITUSI : PENGERTIAN, KEDUDUKAN, SIFAT, FUNGSI, DAN SUBSTANSINYA
1. Pengertian Konstitusi
a) Dalam arti luas : Konstitusi adalah hokum tata Negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu Negara
b) Dalam arti tengah : Konstitusi adalah hukum dasa, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
c) Dalam arti sempit : Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok
2. Kedudukan Konstitusi
a) Konstitusi sebagai hukum dasar
b) Konstitusi sebagai hukum tertinggi
3. Sifat Konstitusi
a) Kaku, apabila konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang biasa
b) Supel, apabila dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang
4. Fungsi Konstitusi
a) Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah
b) Menjamin hak-hak asasi warga Negara
c) Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme
d) Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah
e) Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara
5. Substansi/Isi Konstitusi
a) Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral, dan keagamaan
b) Ketentuan tentang struktur organisasi Negara
c) Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia
d) Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar
e) Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

C. HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Prinsip-prinsip dasar yang ada di Negara agar menjadi operasional maka harus dijabarkan ke dalam berbagai aturan hukum di Negara yang bersangkutan. Penjabaran dasar Negara itu dilakukan melalui konstitusi.
a)Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi di Indonesia
Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945

E. PEMBUKAAN UUD 1945: ISI DAN KEDUDUKANNYA
1. Isi Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka
2. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan
3. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan

2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok kaidah fundamental sehingga pembukaan tersebut merupakan sumber tertib hukum Indonesia, karena muatannya yang begitu penting itulah maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari batang tubuhnya.
Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar sebagai berikut :
1. Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan NKRI
3. Mempertegas system pemerintahan presidensial
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normative dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum (mempertahankan naskah aslinya)

F. TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA TERHADAP KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA
 Memahami Pancasila dan UUD 1945
 Berperan serta aktif dalam menegakkan Dasar Negara dan Konstitusi
 Mengembangkan pola hidup taan pada aturan yang berlaku

Hak Asasi Manusia

HAK ASASI MANUSIA


1. PENGERTIAN HAM
Menurut UU No 39/1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan harkat dan martabat manusia.
a. Ciri-Ciri HAM
- Hakiki, artinya HAM adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tampa memandang status, suku bangsa, gender.
- Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan atau dicabut.
- Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau ekonomi sosial dan budaya.
b. Macam-Macam HAM
 HAM Secara Umum
- Hak asasi pribadi (personal right)
- Hak asasi ekonomi (poverty right)
- Hak asasi politik (political right)
- Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)
- Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality)
- Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right)
 HAM Menurut UUD 45
- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga
- Hak mengembangkan diri
- Hak keadilan
- Hak kemerdekaan
- Hak atas kebebasan informasi
- Hak keamanan
- Hak kesejahteraan
- Hak perlindungan dan pemajuan
- Kewajiban menghormati ham orang lain
 HAM Menurut UU 39/1999
- Hak untuk hidup
- Hak untuk berkeluarga
- Hak mengembangkan diri
- Hak memproleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak
c. Sejarah Singkat HAM
- Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM
- 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan.
- 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris.
- 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris.
- 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris.
- 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS)
- 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis)
- 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON.
- 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT)
- Perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948.
- 1966 Convenants of Human Right

2. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM
- Hambatan Penegakan Ham
Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dapat kita identifikasi sebagai berikut:
 Secara Umum
A. Faktor Kondidisi Sosial-Budaya
1. Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen).
2. Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
3. Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.
B. Faktor Komunikasi dan Informasi
1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah.
2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3. Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang diperlukan.
C. Faktor Kebijakan Pemerintah
1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan Hak Asasi Manusia.
2. Adakalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan Hak Asasi Manusia sering diabaikan.
3. Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan “pembangkangan”.


D.Faktor Perangkat Perundangan
1. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.
2. Kalaupun ada, peraturan perundang - undangannya masih sulit untuk diimplementasikan.
E. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement)
1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya diri.
3. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN
 Menurut Wilayahnya
A. Dari Dalam Negeri
Kualitas peraturan perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh hal-hal berikut:
a. Adanya hukum, sebagai peninggalan atau warisan hukum kolonial.
b. Adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan masa lalu (ORLA) yang bersifat otoriter seperti UU No.11 PPNS/1963 tentang subversi.
c. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
d. Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat redahnya SDM
e. Rendahnya penguasaan hukum dari sebahagian aparat penegak hukum.
f. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama.
g. Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu.
h. Keadaan geografis Indonesia yang luas.
B. Dari Luar Negeri
a. Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme.
b. Penetrasi ideologi dan kekuatan liberalisme.

- Tantangan Penegakan HAM
1. Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB
2. Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia.
3. Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain.
4. Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.
5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus.
6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.
7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL
A. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Selama abad ke-20 dengan perang dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat manusia untuk mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti yang dideklarasikan oleh PBB yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persolalan HAM.
Pelanggaran HAM melibatkan pemerintahan otoriter dengan dalih menciptakan stabilitas nasional, dan menganggap hal tersebut merupakan urusan dalam negeri yang bersangkutan dan menentang campur tangan dunia internasional. Disamping itu pelanggaran HAM juga dilakukan oleh kelompok kecil atau individu yang menggunakan kekerasan.
Namun demikian terdapat reaksi keras dari dunia internasional terhadap tindak kekejaman di beberapa negara pada masa 1990-an terutama di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Hal ini mendorong dibentuknya pengadilan internasional yang hendak mengadili persoalan kejahatan kemanusiaan selama masa perang di negara tersebut, sebuah lembaga bernama International Criminal Court mulai bekerja pada tahun 2000. untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan Etnik, kejahatan terhadap kemausiaan dan kejahatan agresi.
B. PROSES PERADILAN TERHADAP PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM. Cara kerja Komisi PBB untu HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global.
2. Seluruh temuan komisi ini dimuat dalam yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB.
3. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.
4. MI sesuai dengan tugasnya, segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi HAM PBB untuk diadakan penyedikan, penahanan, dan proses peradilan.

4. KONSEKWENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM
Konsekwensi dari dalam negeri, yakni kepercayaan warga negara terhadap pemerintah akan pudar dan merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintahnya sendiri, rasa ikut memiliki dan mendukung pemerintah negaranya akan hilang, dapat terjadi keadaan kekacauan (chaos) dan instabilitas dalam negara tersebut, dan mungkin akan timbul usaha-usaha untuk mengganti pemerintahan secara konstitusonal.
Dalam hubungan internasional (luar negeri) akan timbul kesan buruk dan mencoreng citra baik Indonesia di dunia internasional yang selanjutnya berakibat terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap negara tersebut, dalam jangka pendek dan jangka panjang Indonesia akan dikucilkan dari kerjasama internasional yang berakibat sebagai berikut:
- Memperbesar pengangguran
- Memperlemah daya beli masyarakat
- Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
- Memperkecil income / pendapatan nasioanal
- Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
- Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing

5. SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Ada beberapa sanksi yang dikenakan terhadap suatu negara oleh dunia internasional yang dianggap melangggar HAM, antara lain sebagai berikut:
- Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya.
- Pengalihan Investasi Atau Penanaman Modal Asing
- Pemutusan Hubungan Diplomatik
- Pengurangan Bantuan Ekonomi
- Pengurangan Tingkat Kerja Sama
- Pemboikotan Produk Ekspor
- Embargo Ekonomi
- Kesepakatan Organisasi Regional / Internasional.

6. PROSES PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Sejauh ini telah dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut:

A. PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut.
a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
b. Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.
c. Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Diundangkan tanggal 23 Nopember 2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208.
d. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia.
Yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah sebagai berikut.
Kejahatan Genocide yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelomok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan berbagai cara seperti:
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagiaan.
4. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. Memindahkan kelompok secara paksa ke kelompok lain.
Kejahatan kemanusiaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal sebagai berikut:
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan dan penyiksaan
3. Perbudakan
4. Pengusiran/pemindahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
6. Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bntuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
7. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal yang dilarang menurut hukum internasional.
8. Tindakan apartheid
9. penghilangan orang secara paksa.

B. PELAKSANAAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA.
Agar tercipta kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat paling tidak harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam masyarakat perlu ditegakan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga masyarakat.
2. Mengutamakan kekeluargaan dan komunikasi yang intensif bila terjadi permasalahan dalam masyarakat.
3. Dilakukan pengusutan secara tuntas terhadap berbagai perkara kejahatan agar terjadi kepuasan batin dan kepercayaan terhadap penegak hukum.
4. Hasil pengusutan diselesaikan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum.
5. Perlu perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia
6. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat/ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, rehabilitasi.

C. PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat kita lihat dari indikator sebagai berikut:
1. Mantan Kapolres Dili AKBP Hulman Goultom, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan Ad hoc, Jakarta Pusat. Karena terdakwa dinilai terbukti tidak mencegah dan gagal melakukan pengendalian terhadap penyerangan yang dilakukan masa pro integrasi pada sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur.
2. Istri Omar Al-Farouk, Mira Agustina akan menggugat Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional, menganggap penangkapan Al-Farouk melanggar HAM.

7. BERPARTISIPASI TERHADAP PENEGAKAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM sangat ditentukan oleh manusia dan masyarakatnya, disamping tentu dilengkapi oleh aturan yang baik dan lengkap.
Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia ada beberapa hal yang diperlukan antara lain; aturan hukum, aparat penegak hukum dan juga faktor kesadaran masyarakat, dan juga diperlukan menggalakan upaya-upaya lain yaitu:
1. SOSIALISASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dalam rangka sosialisasi hukum, yakni memasyarakatkan aturan dan pengetahuan hukum serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum, perlu dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Serta perlu dilakukan kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat negara maupun penegak hukum serta dari media massa.
2. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA
Apabila kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka masyarakat semakin maju dan berkualitas. Itu dapat ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Masyarakat menghindari prilaku atau praktek main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Salah satu tanda kemajuan peradaban dalam masyarakat adalah, bila persoalan yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan sebagai bukti penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan main hakim sendiri di samping melanggar/tidak dibenarkan hukum juga melanggar hak asasi manusia.
b. Tokoh dan pemimpin masyarakat dapat menjadi contoh teladan bagi warga masyarakatnya.
 
© Copyright 2035 Dua Belas
Theme by Yusuf Fikri